MAKALAH TENTANG MASALAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( SOSIOLOGI )

TUGAS SOSIOLOGI

MAKALAH TENTANG MASALAH  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

D

I

S

U

S

U

N

OLEH:

NAMA: LA ODE HASAN KELAS: XII IPS-2 NO. ABSEN: 21

SMAN 5 KENDARI

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KATA PENGANTAR

      Assalamu ‘alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Makalah Pemberdayaan Masyarakat ini melalui penelitian yang kami lakukan.  Dan juga kami berterima kasih pada ibu guru pembimbing mata pelajaran sosiologi yang telah memberikan tugas ini kepada kami.

Melalui penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dari awal sampai dengan selesai, setelah itu kami membuat makalah yang akan kami perlihatkan pada guru mata pelajaran kami untuk digunakan jika dibutuhkan nantinya.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Kendari, Januari 2017

Penulis            

BAB I

PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih suatu hasil pembangunan, dengan demikian maka masyarakat harus mampu lagi meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat guna untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas lagi.

Pembentukan dan juga perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat  menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  tidak lain adalah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain  dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

B.        Rumusan Masalah

1.      Bagaimana Memberdayakan Masyarakat Tani?

2.      Bagaimana Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi?

3.    Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pendidikan?

C.         Tujuan Masalah

1.      Untuk Mengetahui Dalam Memberdayakan Masyarakat Tani.

2.      Untuk Mengatasi Tantangan di Era Globalisasi.

3     Untuk mengetahui Dalam Memberdayakan Masyarakat di Bidang Pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Pemberdayaan  Masyarakat Petani

Konsep pemberdayaan masyarakat  secara mendasar  berarti menempatkan

masyarakat beserta institusi-institusinya  sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun apabila hubungan yang sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan para petani menurut Kepala Badan SDMP dapat dilakukan dengan 5 (lima) jurus yakni: (1) Kegiatan agrisbisnis harus berorientasi pasar (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas); (2) Usaha agribisnis harus menguntungkan dan juga comparable dengan usaha yang lainnya; (3) Agribisnis merupakan suatu kepercayaan jangka panjang; (4) Kemandirian dan daya saing usaha; (5) Komitmen terhadap kontrak usaha.

Pemberdayaan kelembagaan petani juga meliputi : (1) Petani sub sistem tradisional yang telah berubah menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis difasilitasi untuk membentuk kelembagaan petani melalui proses partisipatif dan “bottom-up”; (2) Untuk membentuk juga suatu kelembagaan petani yang kokoh, dan perlu juga disusun suatu instrumen pemberdayaan kelompok tani. (3) Instrumen pemberdayaan kelompok petani yang sangat perlu dipertimbangkan antara lain yaitu : (a) Adanya interest/kepentingan yang sama di antara petani dalam kelompok; (b) Adanya jiwa kepemimpinan dari salah satu petani di dalam kelompok tani tersebut; (c) Adanya juga kemampuan manajerial dari petani di dalam kelompok tersebut; (d) Adanya komitmen dari petani untuk membentuk kelembagaan petani; (e) Adanya saling kepercayaan di antara petani di dalam kelompok.

Pemberdayaan usahatani meliputi kegiatan: (1) Fasilitasi kelompok usaha tani yang tidak feasible dan tidak bankable melalui bantuan langsung masyarakat untuk mengembangkan usaha agribisnis; (2) Mendorong kelompok usaha tani yang tidak feasible dan juga tidak bankable menjadi usaha yang feasible tetapi belum juga bankable; (3) Fasilitasi kelompok usaha tani yang feasible tetapi belum juga bankable dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat guna mengembangkan usaha agribisnis; (4) Mendorong kelompok usaha tani yang feasible tetapi belum bankable menjadi usaha yang feasible dan bankable; (5) Untuk mendukung kelompok usaha tani yang feasible dan bankable, Pemerintah sangat perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi domestik dan investasi asing masuk ke sektor agribisnis.

Konsep pemberdayaan masyarakat  secara mendasar  berarti menempatkan

masyarakat beserta institusi-institusinya  sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya untuk menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun apabila hubungan yang sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

B.     Tantangan Di Era Globalisasi

Menurut  Saragih (1998), bahwa makna terdalam era globalisasi dalam struktur perekonomian yaitu perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas berarti ada persaingan. Dalam suatu globalisasi tersebut yang akan bersaing yaitu barang sekunder, yaitu produk agroindustri di Indonesia  bahan baku untuk industri tersedia, tetapi yang menjadi kendala adalah penggunaan dan penguasaan teknologi modern yang akan memperkuat agribisnis, atau juga penekanan masalah yang dihadapi dalam era globalisasi adalah pada peningkatan SDM  ( termasuk bagi para petani dan nelayan kecil).

Berdasarkan hal di atas, maka arah pengembangan pertanian dan juga perikanan  kedepan adalah agribisnis, yaitu mampu mengembangkan pertanian dan agroindustri atau industri yang mengolah hasil pertanian/ perikanan dan jasa-jasa yang menunjangnya.  Termasuk juga di dalam perikanan, yaitu misalnya di Indonesia ini dari sisi penawaran, kita memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km2 dan garis pantai sepanjang 90 ribu km, adalah merupakan basis kegiatan ekonomi perikanan yang sangat besar. Hal tersebut tentu belum termasuk potensi perikanan air tawar, baik perairan umum (sungai dan danau), budidaya kolam, budidaya ikan karamba/jarring apung, budidaya ikan rawa dan budidaya ikan sawah yang juga masih terbuka luas. Khusus tentang arah dari pembangunan perikanan dengan suatu pendekatan agribisnis adalah dengan membangun dan mengembangkan subsistim industri hulu perikanan ( pembenihan, industri peralatan tangkap ikan, industri pakan ikan), subsistim budidaya pasca panen(tangkap), subsistem pengolahan dari hasil perikanan dan perdagangan, dan  subsistem jasa penunjang ( R and D) dalam suatu sistim yang terintegrasi.

Masih menurut Saragih (1998) pengembangan agribisnis di Indonesia merupakan tuntutan perkembangan yang logis dan harus dilanjutkan sebagai  wujud kesinambungan, penganekaragaman dan  pendalaman pembangunan  pertanian selama ini. Pengembangan agribisnis  akan tetap relevan walaupu sudah tercapai setinggi apapun kemajuan suatu negara.

Bahkan agribisnis akan  menjadi andalan yang utama bagi suatu negara yang masih sangat sulit melepaskan sebuah ketergantungan pembangunan nasionalnya dari sektor pertanian dan pedesaan seperti Indonesia ini. Beberapa alasan lain untuk memperkuat pilihan pada agribisnis, adalah: (1) tersedianya bahan baku yang tersedia, (2) akan memperluas daya tampung tenaga kerja di sektor pertanian dan pedesaan, dan (3) pengembangan agrobisnis dalam skala kecil  lebih mudah diarahkan untuk lebih bersahabat dengan lingkungan (daripada industri besar), sehingga dapat menekan kerusakan lingkungan.

Dengan memperhatikan arah dari tantangan pertanian dan juga perikanan yaitu seharusnya lebih dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa  sasaran strategis pemberdayaan  masyarakat bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, malainkan juga sebagai salah satu upaya untuk membangun basis-basis ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan juga sumberdaya lokal yang handal. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masayarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya.

Beberapa aspek penting yang sangat perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan, antara lain yaitu :

-    Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang perlu untuk dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI, HNSI , dan organisasi lokal lainya .

-     Pengembangan suatu jaringan yang strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal.

-       Kemampuan suatu kelompok petani dan juga nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan juga manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi jaringan dipembangkan. ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekomomi, baik dari produsen, konsumen, service provider, equipment provider, cargo,  dan sebagainya  di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun juga melalui berbagai forum usaha yang aktif dan juga dinamis.  Ekonomi jaringan tersebut harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta jaringan lainnya juga seperti hasil temuan riset dan juga teknologi/inovasi baru, jaringan pasar, infomasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu ( Sasono, 2000).

-            Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani dan nelayan), juga para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan , karena banyak diantara  mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok sasarannya.

C.    Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, peran dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang diharapkan dari masyarakat, antara lain yaitu :

1)   Tenaga yaitu merupakan sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta memperbaiki sarana dan prasarana baik secara individu maupun secara kelompok.

2)   Dana, untuk membantu pendanaan operasional sekolah, memberikan beasiswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor dalam suatu kegiatan sekolah, dan sebagainya.

3)   Pemikiran, yaitu memberikan masukan berupa pendapat pemikiran dalam rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi anak putus sekolah, dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Salah satu kebijakan pemerintah menyangkut pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pada semua jenjang pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) yakni, peningkatan peran serta masyarakat dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkatkan, antara lain dengan mengembangkan mekanisme kerjasama saling menguntungkan bagi peserta didik, lembaga pendidikan, dan masyarakat dan dunia usaha. Kelompok masyarakat mampu perlu didorong untuk memberi sumbangan yang lebih besar dalam membiayai pendidikan. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mampu akan disediakan bantuan, baik langsung ataupun tidak langsung demi pemusatan dan keadilan pendidikan. dunia usaha didorong untuk memberi bantuan beasiswa, tenaga fasilitas praktik dan penelitian. Masyarakat dunia usaha juga diharapkan untuk dapat memberikan pemikiran dan sumbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Sekolah merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari sekolah. Dikatakan demikian, karena keduanya memiliki kepentingan. Sekolah merupakan lembaga formal yang diserahi mandat untuk mendidik, melatih dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu wujud dari pemberdayaan masyarakat sebagai daya dukung sekolah dalam rangka pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien agar seoptimal mungkin sasaran dan tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai. Partisipasi masyarakat luas seperti, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat dan organisasi pemerhati pendidikan dengan upaya-upayanya yang dapat dilakukan mulai pada tahap perumusan kebijaksanaan implementasi kebijaksanaan secara operasional serta evaluasi dan pengawasan dan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan sekolah.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Upaya pemberdayaan dari masyarakat petani dan juga nelayan kecil merupakan jalan yang masih panjang dan masih penuh tantangan. Model pembangunan ekonomi yang sentralistik dan juga sangat kapitalistik telah melembaga dengan sangat kuat baik secara ekonomi, politik maupun budaya, sehingga tidak mudah untuk menjebolnya. Hanya dengan komitmen yang kuat dan juga keberpihakan yang sangat tulus, serta upaya yang sungguh-sungguh, pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil tersebut  dapat diwujudkan.

Pemberdayaan masyarakat petani dan juga nelayan kecil agar mampu menjawab tantangan di era globalisasi ( yaitu menuju usaha agrobisnis) membutuhkan komitmenyang kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan, organisasiprofesi, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Komitmen itu dapatdiwujudkan  dalam bentuk memberikan kepercayaan berkembangnya  kemampuan-kemampuan lokal  atas dasar kebutuhan setempat.

Penguatan peranserta masyarakat petani dan nelayan kecil sebagai pelakupembangunan, karena harus didorong seluas-luasnya  melalui program-program pendampingan  menuju suatu kemandirian mereka. Disamping itu pula, perlupengembangan  organisasi, ekonomi jaringan dan faktor-faktor pendukung lainnya.

Dengan usaha pemberdayaan masyarakat  yang  demikian itu, mudah-mudahan dapatmembebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk menuju kehidupan

yang lebih baik. Semoga.

B.     Saran

              Semoga makalah yang saya susun ini dapat sangat bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat memberikan pengetahuan sedikit tentang pemberdayaan masyarakat. Kami mengetahui bahwa dalam penyusunan makalah ini masih sangat banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisannya, bahasa dan lain sebagainnya. Untuk itu saran dari pembaca yang bersifat membangun sangat saya harapkan agar dapat terciptannya makalah yang baik yang dapat memberi pengetahuan yang benar kepada pembaca. Pesan dari saya mulailah membaca dari hal yang kecil untuk dapat mengetahui lebih banyak hal yang belum anda ketahui.

DAFTAR PUSTAKA

Freire, Paulo. 1984. Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan (Terj. AA. Nugroho), Jakarta :

Gramedia.

Karsidi, Ravik. 2001.Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan

Masyarakat.Dalam  Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, Bogor: Penerbit Pustaka

Wirausaha Muda.

Korten, David C. 1984. Pembangunan yang Memihak Rakyat.Jakarta : Lembaga Studi

Pembangunan.

Mahmudi, Ahmad. 1999. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. TOT P2KP oleh LPPSLH,

Ambarawa, 27 Nopember 1999.

Pambudy, Rachmat 1998. Sistem Penyuluhan Agribisnis Peternakan. Draft Disertasi S3 Pasca

Sarjana, Bogor : IPB (tidak diterbitkan).

Saragih, Bungaran, 1998. Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis

Pertanian, Bogor: Yayasan Mulia persada Indonesia, Pt.Surveyor Indonesia dan PSP Lemlit

IPB.